Liputan6.com, Jakarta - Deputi Menteri Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop dan UKM) bidang Pengembangan dan
Restrukturisasi Usaha, Braman Setyo berharap Presiden terpilih Joko
Widodo atau Jokowi tetap menjadikan koperasi sebagai tonggak ekonomi
bagi para pelaku usaha kecil. Dengan demikian, peran koperasi sebagai
salah satu strategi jitu dapat mengurangi 28,6 juta jiwa penduduk miskin
di Indonesia berdasarkan data Badan Pusat Statistik 2012.
Menurut
Braman, koperasi dapat mewujudkan tujuan ini antara lain dengan
bersinergi dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagaimana amanah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
"BUMDes
diproyeksikan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru di wilayah perdesaan.
UU Desa memberikan payung hukum atas BUMDes sebagai pelaku ekonomi yang
mengelola potensi desa secara kolektif untuk meningkatkan kesejahteraan
warga desa," ujar Braman melalui pesan singkat yang diterima
Liputan6.com, Kamis, (14/8/2014).
Braman memaparkan, sinergi
antara BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) akan menjawab kekhawatiran
terkikisnya peran koperasi sebagai salah satu instrumen untuk
menyejahterakan masyarakat desa. Menurut dia, esensi koperasi adalah
sebuah gerakan sosial yang tidak hanya memiliki pemenuhan kesejahteraan
rakyat semata, tapi juga bermanfaat untuk memperkuat basis-basis
demokrasi partisipatoris rakyat.
"Ke depan dengan UU Desa, di
mana salah satu pasalnya akan memberikan perkuatan anggaran 1 desa Rp
1,4 miliar, tentunya bukan hanya untuk pembangunan fisik semata. Saya
berharap ada alokasi minimal 10-15 persen anggaran desa sebagai modal
pengembangan koperasi untuk menguatkan ekonomi-ekonomi pedesaan," tutur
dia.
Selanjutnya menurut Braman, koperasi yang merupakan lembaga
ekonomi (entitas bisnis) berwatak sosial dianggap lebih mengutamakan
kesejahteraan dan kepentingan bersama. Di samping itu, gotong royong
merupakan ruh ekonomi kerakyatan yang memerlukan dukungan pemerintah
untuk melahirkan kebijakan yang dapat menumbuhkan koperasi dalam
mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia bersama pelaku usaha lain.
"Kondisi
koperasi Indonesia saat ini berjumlah sekitar 200 ribu unit (per Juni
2014), dengan jumlah anggota 35 juta dan volume usaha sekitar Rp 125
triliun. Penyerapan tenaga kerja mencapai hampir 500 ribu orang. Jadi,
koperasi telah berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran selama 10
tahun ini, khususnya pada tingkat akar rumput," ucap Braman.
Sementara
itu, pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Berly Martawardaya
meyakini Jokowi tetap akan menjadikan koperasi sebagai soko guru (pilar
utama) perekonomian nasional bila dilihat dari gaya kerjanya yang
cenderung lebih melibatkan rakyat.
"Koperasi sangat relevan di
era pasar bebas sekarang. Jokowi harus memperkuat gerakan koperasi,
gerakan ini yang bisa menjadi instrumen untuk menjembatani penguatan
perekonomian rakyat dengan penguatan proses demokrasi. Ia adalah
perangkat ekonomi agar masyarakat tidak lagi dipekerjakan oleh kapital,"
ucap Berly.
Dengan mengandalkan koperasi menurut Berly, para
pelaku ekonomi kecil dapat meminjam modal untuk membentuk koperasi ke
bank, mereka bisa gotong royong memproduksi hasil usahanya, seperti
koperasi petani kopi, mereka bisa membeli mesin pengolah kopinya,
sehingga bisa memproduksi kopi lokal tanpa jeratan tengkulak.
"Untuk
itu pemerintah harus mendukung penguatan koperasi, khususnya kredit
usaha lunak dari perbankan BUMN. Nah, tugas Menteri Koperasi dan UKM ke
depan adalah menjamin regulasi yang menjadi payung hukum untuk
mengembangkan koperasi di Indonesia," demikian Berly.
http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2091230/bangun-ukm-jokowi-diharapkan-andalkan-koperasi
