WADUH, JUMLAH WIRAUSAHA INDONESIA MASIH KALAH DARI NEGARA TETANGGA

WE Online, Jakarta - Kamar Dagang Indonesia (Kadin) mengungkapkan bahwa jumlah wirausaha di Indonesia masih kalah jauh dibandingkan dengan negara tetangga. Wakil Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Bidang Perbankan dan Finansial Rosan P. Roeslani mengatakan, total wirausaha yang ada saat ini masih jauh dari ideal standar internasional.

"Kami melihat jumlah wirausaha di Indonesia sangat rendah hanya 1,6 persen. Padahal, menurut standar internasional, jumlah entrepreneur yang ideal adalah minimal sebanyak dua persen dari jumlah penduduk suatu negara," kata Rosan dalam acara "Seminar Nasional Modal Ventura 2015: Revitalisasi Perusahaan Modal Ventura di Indonesia" di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (27/4/2015).

Adapun untuk wirausaha yang produktif dan inovatif, dia menjelaskan, Indonesia juga masih kalah jauh dibandingkan negara lainnya. Saat ini  baru 0,2-0,3 persen wirausaha yang produktif dan inovatif, jauh dibandingkan Malaysia yang sebanyak 2,1 persen, Korea 4,4 persen, Tiongkok 10 persen, Jepang 10 persen, dan Amerika Serikat 12 persen.

Oleh sebab itu, Rosan mengapresiasi sekali langkah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merevitalisasi industri modal ventura. "Kami dari kadin mengapresiasi sekali karena memang di Kadin kami melihat animo wirausaha kita sangat kuat sekali," kata dia.

Rosan menilai, keberadaan industri modal ventura sangat penting bagi pengusaha usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan pengusaha startup, pasalnya modal ventura bisa menjadi solusi untuk mendapatkan permodalan sebelum mereka mengajukan modal di pembiayaan formal seperti perbankan dan lain-lain.

"Modal ventura ini startup awal bagi wirausaha (mengajukan modal) sebelum mereka melangkah lebih jauh ke sektor padar modal dan perbankan. Rencana merevitalisasi ini memang sudah saatnya, karena sebetulnya kalau kita lihat oportunitynya banyak dari anak-anak muda zaman sekarang khusus nya di tren digital ini banyak dari mereka mengeluarkan ide dan semangat menjadi pengusaha," jelas dia.

Sementara itu di tempatbyang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani menambahkan pentingnya upaya revitalisasi perusahaan modal ventura di Indonesia salah satunya adalah untuk mendorong perkembangan wirausaha.

Menurut Firdaus, inti bisnis dari perusahaan modal ventura saat ini telah banyak bergeser dari tujuan semula. Hal ini terlihat dengan minimnya aktivitas dalam bentuk penyertaan kepada Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) baik dalam bentuk equty participation maupun melalui pembelian obligasi konversi.

"‎Kita melihat bahwa upaya revitalisasi industri modal ventura di Indonesia adalah menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka menjadikan industri modal ventura mampu memberikan andil, yang lebih besar dalam melahirkan entrepreneur-entrepreneur baru di Indonesia," tutur Firdaus.

Penulis: Fajar Sulaiman

Editor: Achmad Fauzi

Foto: Fajar Sulaiman

http://wartaekonomi.co.id/read/2015/04/27/55066/waduh-jumlah-wirausaha-indonesia-masih-kalah-dari-negara-tetangga.html

Penyaluran KUR 2015 Tunggu Terbit Inpres

Bisnis.com, MALANG — Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 2015 masih menunggu Instruksi Presiden (Inpres) yang diperkirakan terbit pada akhir bulan ini.

Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bramanstyo mengatakan jika Inpres tentang KUR bisa terbit akhir April, maka penyaluran KUR 2015 bisa dilaksanakan pada Mei.

“Tahun ini ada tiga bank yang ikut menyalurkan KUR, yakni BRI, Mandiri, dan BNI,” kata Bramanstyo di sela-sela Peresmian Gedung Kopwan Setia Budi Wanita Jatim, Graha Pradja Paramita, di Malang, Selasa (21/4/2015).

Tiga bank BUMN tersebut dipilih menyalurkan KUR karena mampu menjaga angka non performing loan (NPL) yang rendah, yakni di bawah 5% pada penyaluran periode sebelumnya.

Menurut dia, pemerintah nantinya akan menempatkan dana Rp600 miliar pada ketiga bank tersebut sebagai imbal jasa penjaminan (IJP).

KUR disubsidi pemeritan sebesar 2,7%. Dengan subsidi tersebut, maka bunga KUR mestinya lebih rendah dari bunga kredit komersial.

Dengan IJP sebesar itu, kata dia, maka KUR yang bisa disalurkan perbankan perserta program tersebut bisa mencapai Rp6 triliun 20 juta pengusaha mikro kecil menengah (UMKM).

Berbeda dengan pelaksanaan KUR tahun-tahun sebelumnya, KUR 2015 untuik pengusaha layerII. Artinya pengusaha yang bisa mendapatkan kucuran kredit tersebut pengusaha yang sudah jalan setidaknya 3-4 tahun, bukan pengusaha yang masih bersifat coba-coba.

“Program KUR 2015 juga masih menunggu arahan dari Kantor Otoritas Jasa Keuangan,” ujarnya.

Dengan dikucuri KUR, maka diharapkan pengusaha mikro kecil bisa naik kelas. Jika mereka berkembang dan sudah bankable, maka diharapkan bisa memanfaatkan pembiayaan komersial, bukan lagi program karena plavon KUR sangat terbatas, yakni maksimal Rp25 juta per nasabah.

Sedangkan penyaluran KUR sejak 2007-2014, kata Bramanstyo, sudah mencapai Rp177 triliun untuk 124 juta UMKM.

NPL KUR untuk empat bank, yakni BRI, Mandiri, BNI, dan BTN relatif rendah, yakni di bawah 5%. Namun untuk bank lain, justru tinggi, di atas 5%.

Evaluasi pemerintah, kata dia, penyaluran saat ini mampu mengembangkan UMKM. Pertumbuhan per tahunnya rerata bisa mencapai 9%. “Jadi pertumbuhannya cukup besar.”

Untuk kredit yang macet, maka menjadi tanggung jawab penyalur KUR untuk menagihnya.

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Ngurah Puspayoga menambahkan program penyaluran KUR masih dievaluasi Kementerian Koordinator Perekenomian.

Dengan demikian, terbitnya Inpres tentang KUR tentu menunggu hasil dari evaluasi kementerian tersebut.

http://industri.bisnis.com/read/20150422/87/425852/penyaluran-kur-2015-tunggu-terbit-inpres

Menteri Puspayoga Dorong Koperasi Jadi Penggerak Ekonomi

TEMPO.CO, Malang - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga mendorong koperasi menjadi penggerak ekonomi. Sebab, sekitar 35 juta jiwa warga bergabung dalam koperasi dan 60 juta jiwa terlibat industri UKM. 

"Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan rasio pemerataan kesejahteraan rakyat. Pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, tapi rasio pemerataan 0,43 persen," kata Puspayoga di Koperasi Wanita Setia Budi Wanita, Malang, Selasa, 21 April 2015. 

Menurut Puspayoga meningkatnya pertumbuhan ekonomi idealnya diikuti dengan pemerataan kesejahteraan. Dengan demikian lapangan pekerjaan bertambah dan kemiskinan berkurang. "Namun kenyataannya pemerataan kesejahteraan tak tercapai. Pertumbuhan hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja," ujarnya. 

Puspayoga menambahkan, tiga sektor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan yakni badan usaha milik negara, swasta dan koperasi. Sehingga tiga-tiganya harus bersinergi agar UKM dan koperasi dapat berperan dalam pemerataan kesejahteraan.

Jika koperasi dan UKM untung, maka ribuan jiwa akan merasakan dampaknya lantaran koperasi menerapkan prinsip gotong-royong dan kekeluargaan. Dia mencontohkan di Singapura 65 persen bisnis retail dikuasai koperasi. "Es krim Campina itu dikelola koperasi susu di Eropa. Jika koperasi dikelola baik, akan memberikan kesejahteraan," katanya. 

Di Malang dari total 767 koperasi, 365 di antaranya gulung tikar. Sebab selama dua tahun koperasi tersebut tak melakukan aktivitas perkoperasian, termasuk rapat anggota tahunan. Selain itu mereka juga tak memiliki unit usaha yang spesifik. "Yang gulung tikar itu berbagai jenis koperasi, termasuk koperasi simpan pinjam," kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang Anita Sukmawati.

EKO WIDIANTO

http://www.tempo.co/read/news/2015/04/21/089659651/Menteri-Puspayoga-Dorong-Koperasi-Jadi-Penggerak-Ekonomi

Jangan Anggap Enteng Wirausahawan Kelas "Gerobak"

KOMPAS.com — Semua lapisan masyarakat Indonesia, mulai dari penguasa, pengusaha, hingga rakyat biasa memiliki andil terhadap ekonomi nasional. Bahkan, tukang bakso, tukang gorengan, dan segala jenis usaha yang menggunakan gerobak sekalipun memiliki peran dalam menggerakkan roda ekonomi.

Namun, masih ada yang sebelah mata memandang peran dari para wirausahawan kelas gerobak tersebut. Terkadang, peran mereka tersilaukan oleh industri yang lebih besar. 
 
Menurut pakar branding Subiakto Priosoedarsono, sektor usaha mikro merupakan pemain kunci ekonomi nasional saat ini. Baginya, pandangan minor kepada sektor mikro adalah keliru. 

"Jenis usaha mikro jumlahnya 56 juta (data Kementerian Koperasi tahun 2012). Jadi, tukang bakso, tukang gorengan, tukang sate, ciri mikro adalah dorongan, dan Anda tidak boleh anggap enteng mereka. Mengapa? karena mereka telah memberikan lapangan kerja kepada 99,86 juta orang," kata Subiakto dalam acara Pesta Wirausaha di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Jumat (3/4/2015). 

Bagi pria yang lekat dengan rambut gondrong dan kumis tebal tersebut, jumlah masyarakat Indonesia yang menggantungkan nasibnya pada sektor usaha mikro sangatlah besar. Total sekitar 40 persen masyarakat Indonesia bekerja di sektor tersebut. 

Ciri sektor usaha mikro, kata Subiakto, ialah pendapatan kurang dari Rp 300 juta per tahun, modal tidak sampai Rp 50 juta, dan tenaga kerja (rata-rata) bisa 1,7 orang setiap pelaku. "Kenapa 1,7 orang? Karena pelaku sektor mikro itu tokoh utamanya dia sendiri, lalu bisa dibantu oleh istri, anak, atau tetangga," ucapnya.

Bandingkan dengan sektor usaha kecil yang berdasarkan data Kementerian Koperasi tahun 2012 hanya sebanyak 629.000 pelaku usaha. Ciri khas usaha kecil ini, antara lain, punya warung, pendapatannya Rp 300 juta sampai Rp 2,5 miliar, kekayaan bersih Rp 50 juta sampai Rp 500 juta, dan tenaga kerjanya rata-rata sekitar 7,2 orang.    
 
Sayangnya, meski memiliki peranan sangat besar dalam ekonomi Indonesia, sektor UMKM belum mendapatkan dukungan besar dari sektor perbankan. Hal tersebut bisa tecermin dari penyaluran kredit perbankan kepada pelaku UMKM agar bisa semakin berkembang. 

Berdasarkan data Bank Indonesia pada April 2014 lalu, kucuran dana kredit bank umum untuk sektor UMKM hanya Rp 658,3 triliun. Angka tersebut sangat kecil apabila dibandingkan dengan jumlah pemberian kredit kepada sektor lain, yaitu Rp 2.794 triliun.  

Lebih lanjut, kata Subiakto, sektor UMKM merupakan sektor yang sudah tahan banting. Pasalnya, saat krisis ekonomi terjadi pada 1998 silam, sektor UMKM mampu bertahan. 

Pria yang sudah berkecimpung dalam dunia brand selama 45 tahun itu pun yakin, sektor UMKM adalah sektor yang memberikan harapan besar kepada Indonesia untuk bisa bertahan dari gempuran ekonomi negara-negara Asia Tenggara saat kebijakan Masyarakat Ekonomi ASEAN berlaku pada tahun depan.

Meski begitu, hingga kini, para pelaku UMKM masih memiliki berbagai masalah, mulai dari kesulitan memasarkan produknya, kesulitan memperoleh bahan baku, dan kesulitan modal. Pada akhir pembicaraannya mengenai UMKM, Subiakto pun berharap agar pemerintah lebih memperhatikan sektor tersebut.

http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/04/17/123900826/Jangan.Anggap.Enteng.Wirausahawan.Kelas.Gerobak.?utm_campaign=popread&utm_medium=bp&utm_source=bisniskeuangan

MENGAPA usaha mikro dan kecil (UMK) perlu ditata dan dikembangkan? Jawabannya jelas, yaitu agar usaha mikro ini mampu bersaing dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berlaku Desember 2015 ini.

Hal tak kalah penting kenapa pemberdayaan UMK perlu dilakukan adalah karena secara riil UMK memiliki potensi sangat besar dalam menggerakkan perekonomian nasional. Dari total unit usaha di Indonesia sebanyak 57.900.787 buah pada 2013 sebagian besar didominasi oleh usaha mikro dan usaha kecil, yaitu 57.843.615 unit atau 99,9 persen.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2013, Usaha Mikro yaitu usaha yang mempunyai omzet per tahun sampai dengan Rp300 juta dan aset sampai dengan Rp50 juta berjumlah 57.189.393 unit (98,77 persen). Usaha kecil yaitu usaha yang mempunyai omzet per tahun Rp300 juta-Rp2,5 miliar dan asset Rp50 juta-Rp500 juta berjumlah 654.222 Unit (1,13 persen).

Sedangkan usaha besar berjumlah usaha besar, yaitu usaha  yang omzet per tahun lebih dari Rp50 miliar dan aset lebih dari Rp10 milar berjumlah 5.066 Unit (0,01 persen) dan usaha menengah usaha menengah yang memiliki omzet per tahun Rp2,5 miliar-Rp50 miliar dan mempunyai aset Rp500 juta-Rp10 miliar berjumlah 52.106 unit (0,09 persen).

Namun sumbangan dalam menyerap tenaga kerja usaha mikro, menegah, dan kecil cukup besar yaitu 114.144.082 orang dari total angkatan kerja 118.200.000, sedangkan usaha besar  berperan dalam menyerap tenaga kerja 3.537.162 orang. Besarnya tenaga kerja yang diserap oleh usaha mikro dan kecil ini menunjukkan peran usaha mikro dan kecil dalam menggerakan perekonomian dan kesejahteraan orang banyak sangat lah besar.

MEA yang akan berlaku Desember 2015 di mana berlaku pasar bebas di bidang permodalan, barang dan jasa, serta tenaga kerja di kawasan ASEAN, yang mencakup kemudahan arus barang, arus modal dan arus tenaga kerja sesama negara ASEAN, serta terbuka peluang pelaku usaha negara ASEAN lainnya dapat beroperasi di Indonesia, dan sebaliknya dari Indonesia dapat beroperasi di ASEAN.

Dalam menghadapi MEA, usaha mikro dan kecil harus siap terutama dalam bersaing dengan kompetitor pelaku usaha dari negara ASEAN lainnya. Untuk usaha mikro dan kecil harus siap dengan menyelesaikan segudang permasalahan yang di hadapi oleh usaha kecil yaitu:
(1) Usaha mikro dan kecil banyak yang belum memiliki izin bagi usahanya.
(2) Keterbatasan persediaan bahan baku seperti misalnya logam, kulit, benang, kayu, rotan, dan sebagainya.
(3) Aksesibilitas terhadap sumber permodalan yang masih sangat terbatas.
(4) Pengembangan produk yang masih terbatas seperti dibidang mutu, disain, dan kemasan.
(5) Ases pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri yang lemah.
(6) Penggunaan teknologi yang rendah.
(7) serta masih kurangnya pemanfaatan Coorporate Social Responsibility (CSR) dari PKBL maupun perusahaan swasta. Dari deretan permasalahan tersebut faktor perijinan memegang peran penting dalam mengurai permasalahan-permasalahan lainnya.

Izin Satu Lembar

Salah satu upayanya adalah perlindungan usaha mikro dan kecil adalah melalui perizinan yang sederhana dan mudah. Pentingnya pemberian perizinan usaha mikro satu lembar ini dilatarbelakangi kebutuhan untuk mengembangkan usaha mikro dan Kecil, yaitu:
(1) Memberikan legalitas hukum izin UMK dalam bentuk satu lembar dalam rangka memperkuat dan mengembangkan usahanya serta mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha.
(2) Dalam upaya memperkuat dan mengembangkan usaha mikro kecil untuk penguatan ekonomi daerah.
(3) Bagian dari upaya memberdayakan, meningkatkan, dan mengembangkan UMK sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal.
(4) Memberikan kemudahan UMK pada akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank dan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, Pemda, dan lembaga lainnya.
(5) Memperkuat UMK dalam rangka menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

Untuk mendukung kemudahan perizinan ini, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014 Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro Dan Kecil pada tanggal pada 18 September 2014. Dalam Pasal 2, Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK) dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya.

Adapun tujuan pengaturan IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk: a. mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam berusaha dilokasi yang telah ditetapkan; b. mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha; c.mendapatkan kemudahan dalam akses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank; dan d. mendapatkan kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah, pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya.

Dalam Pasal 3 disebutkan Perpres Nomor 98 Tahun 2014, disebutkan IUMK diberikan dalam bentuk naskah satu lembar. Tentunya pemberian izin satu lembar ini praktis dan mudah dilaksanakan. Izin satu lembar ini mudah dibawa oleh pelaku usaha, bahkan dapat di tempel di tempat usaha ekonomi mikro seperti di gerobak loker dagangannya. Kemudian pemberian IUMK kepada usaha mikro dan kecil dibebaskan atau diberikan keringanan dengan tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

IUMK diberikan kepada pelaku usaha mikro dan kecil sesuai persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pada saat ini telah ada Permendagri Nomor 83/2014 Ttg Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro Dan Kecil pada tanggal 21 November 2014. Kemudian telah ada Nota Kesepahaman tiga Menteri yaitu Kemendagri, Kemenkop dan UKM, Kemendag  tentang Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil di Daerah, yang antara lain berisikan:
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mendukung upaya pengaturan pemberian IUMK bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (PUMK).
2. Mensinergikan sumber daya dalam rangka pelaksanaan pemberian IUMK bagi PUMK.

Ruang lingkup IUMK dijelaskan bahwa pengaturan pemberian IUMK bagi pelaku usaha Mikro dan kecil diberikan kepada pelaku usaha Mikro dan Kecil sesuai persyaratan yang di tetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemberian izin ini dilaksanakan dalam bentuk naskah satu lembar. Serta tidak dikenakan biaya, retribusi dan/atau pungutan lain.

Secara garis besar pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK), sebagai berikut:
1. Camat yang telah mendapat pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota.
2. Dapat dilimpahkan kepada Lurah/Kepala Desa dengan mempertimbangkan karakteristik wilayah.
3. Karakteristik wilayah meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, letak geografis dan topografis, dan kearifan lokal.
4. Diterbitkan paling lambat satu hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar.
5. Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) melanggar ketentuan perundang-undangan.
6. Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Pendaftaran IUMK dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
- PUMK melakukan pendaftaran IUMK kepada Camat dengan melengkapi dan menyampaikan berkas.
- Tata cara pendaftaran IUMK:
* permohonan IUMK;
* pemeriksaan IUMK;
* pemberian IUMK; dan
* pencabutan dan tidak berlakunya IUMK.

Pelaksanaan perizinan ini diperlukan petunjuk pelaksanaan  perizinan satu lembar. Kementerian dalam negeri telah menyeluarkan Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian IUMK.

Peran pemerintah daerah di perlukan untuk mendukung program dan kegiatan ini. Dalam pertimbangan Perpres Nomor 98 Tahun 2014 disebutkan bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah perlu melakukan pemberdayaan terhadap pelakuusaha mikro dan kecil.

Bahwa pemberdayaan perlu dilakukan dengan memberikan izin kepada pelaku usaha mikro dan kecil secara sederhana melalui penerbitan izin dalam bentuk naskah satu lembar, serta kemudahan akses dalam pelayanannya dengan mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu pada pelaku usaha mikro dan kecil.

Untuk mendekatkan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu perlu dilakukan pendelegasian wewenang kepada perangkat daerah kabupaten/kota yang terdekat dengan pelaku usaha mikro dan kecil. Semoga dengan skema IUMK seperti ini, usaha mikro dan kecil  dapat terbantu dan hadir menjadi usaha yang mandiri dan berkembang sehingga pelaku usaha yang berperan sebagai penyumbang perkembangan perekonomian nasional.

Oleh:  M. Arief Khumaedy*)
*) Kepala Bidang di Deputi Bidang Perekonomian. 
AHL

http://ekonomi.metrotvnews.com/read/2015/04/09/383387/perizinan-satu-lembar-bagi-umk