Di Kongres Alumni GMNI, Jokowi Ingatkan Pidato Bung Karno untuk Kaum Marhaen
Jakarta - Presiden Jokowi membuka Kongres III Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI). Dalam sambutannya, Jokowi membacakan pidato Bung Karno untuk Kaum Marhaen.
"Saya ingin mengajak kita semua untuk ingat lagi pidato tertulis Bung Karno, bapak penggerak, bapak proklamator kemerdekaan ketika membuka konferensi besar GMNI di Kaliurang, Yogyakarta 17 Februari 1959," kata Jokowi di Hall C JI Expo, Kemayoran, Jakpus, Jumat (7/8/2015).
Jokowi mengatakan dalam pidatonya Bung Karno menyampaikan bahwa Marhaenis adalah setiap pejuang, patriot bangsa yang mengorganisasi berjuta-juta kaum Marhaen. Yang bersama-sama dengan tenaga rakyyat Marhaen hendak menumbangkan sistem yang menindas yang tidak berperikemanusiaan dan berkeadilan, yang bersama-sama rakyat Marhaen untuk membangun negara dan masyarakat yang kuat, bahagia, adil, sentosa dan makmur.
"Apa yang disampaikan Bung Karno, adalah piagam, sekaligus amanat kita semua untuk tidak melupakan rakyat. Untuk tidak melupakan kaum marhaen, untuk tidak melupakan rakyat yang melarat, atau rakyat yang dimelaratkan. Kita tidak boleh meninggalkan rakyat, para pembantu rumah tangga, pedagang kecil, pedagang kaki lima, buruh tani, buruh cuci, dan rakyat kita di perbatasan dan pulau terluar," papar Jokowi.
Jokowi mengingatkan bahwa kita tidak boleh berjarak dari rakyat dan menjadi steril dari rakyat. Jokowi mengulangi ucapannya untuk tidak berjarak dengan rakyat.
"Jalan untuk mewujudkan cita-cita yang berdikari, dan berkepribadian, bukanlah jalan yang mudah. Untuk menempuh jalan berlubang, berliku, dan berundak-undak. Banyak tantangan baru yang harus kita hadapi. Kita harus lindungi kedaulatan teritorial kita yang membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Weh ke Pulau Rote," tuturnya.
Sementara itu Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Alumni GMNI Soekarwo mengajak semua pihak untuk mengkongkritkan wacana tentang Trisakti ke dalam politik hukum yang memungkinkan lahirnya undang-udang yang dapat menjamin terwujudnya kedaulatan politik, terwujudnya praktik berdikari di bidang ekonomi, terwujudnya praktik berkepribadian di bidang kebudayaan.
"Tanpa politik hukum yang memungkinkan munculnya undang-undang yang menjamin Trisakti, maka Trisakti sebagai sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial budaya tidak akan terwujud di Indonesia," kata pria yang akrab disapa Pakdhe Karwo ini.
Menurut Soekarwo, hukum itu tentu hukum yang bersumber pada ideologi negara yakni, Pancasila, dan memiliki semangat Trisakti.
"Kita sudah lama mengumandangkan bahwa Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum, maka sudah waktunya kita mengkonkritkan nilai-nilai dan spirit Pancasila, juga Trisakti, ke dalam norma hukum, agar ia dapat menjadi pondasi sebuah sistem politik, ekonomi, sosial budaya dan sistem hukum yang sungguh-sungguh berpihak pada kepentingan rakyat dan bangsa Indonesia," papar Gubernur Jawa Timur tersebut.
Dia meminta para kader yang tergabung dalam Persatuan Alumni GMNI, kaum Soekarnois, sebagai pewaris ideologis Pancasila dan Trisakti, harus menjaga dan mengawal implementasi Pancasila agar masyarakat merasakan kehadirannya. Antara lain dengan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan prinsip Bhinneka Tunggal Ika yang dimungkinkan dengan salah satunya, meminimalkan kesenjangan antardaerah.
"Kongres III ini akan merumuskan strategi perjuangan kaum Soekarnois agar dapat merevitalisasi dan membumikan ajaran-ajaran Bung Karno dan Api Perjuangannya dalam praksis kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan. Semoga buah pikir kaum intelektual Soekarnois melalui kongres kali ini akan memberikan sumbangsih berharga bagi bangsa Indonesia untuk kembali menemukan jati dirinya di tengah arus deras gempuran ideologi neo-liberalisme dan radikalisme," harapnya.
(ega/faj)
Sumber : detik.com